Kategori: Pemerintahan

SUMBAWA, gema-news.com – Kegiatan Training Center Kafilah STQH Kabupaten Sumbawa resmi ditutup oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, di Hotel Suci, Sumbawa Besar, Kamis siang, setelah dilaksanakan selama tiga pekan.

Dalam sambutannya, Wabup H. Ansori menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa telah siap menjadi tuan rumah pelaksanaan STQH XXVIII Tingkat Provinsi NTB yang akan dimulai pada 25 April 2025. Ia menekankan bahwa ajang ini bukan semata-mata perlombaan, namun juga menjadi wahana dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan Hadist.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar ajang lomba, tetapi juga menjadi momen untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan Hadist. Dengan demikian, kita berharap terciptanya daerah yang makmur, islami, dan dipenuhi oleh insan-insan yang Qur’ani,” ujarnya.

Wabup H. Ansori secara khusus menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti Training Center. Ia berharap kegiatan ini menjadi proses persiapan yang baik menuju kompetisi, serta memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi seluruh kafilah.

“Saya percaya bahwa Kafilah Kabupaten Sumbawa mampu membawa nama baik daerah dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Evi Supiati, S.STP., M.Si, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan Training Center telah rampung dilaksanakan dalam tiga gelombang selama tiga pekan. TC ini diikuti secara aktif oleh 60 orang yang terdiri dari pelatih dan peserta STQH Kabupaten Sumbawa.

Menurut Kabag Evi, peningkatan keterampilan dan pengembangan potensi yang tampak selama TC ini menjadi indikator positif atas kesiapan kafilah Sumbawa dalam menghadapi seleksi tingkat provinsi.

“Peningkatan ini diharapkan menjadi jalur mulus bagi para peserta untuk memberikan hasil terbaik dalam seleksi STQH mendatang,” tutupnya. (GM)

SUMBAWA, gema-news.com – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyoroti rendahnya tingkat kehadiran ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa saat dirinya bertindak sebagai pembina apel pagi di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Kamis pagi tadi.

Menyikapi kondisi tersebut, Wabup H. Ansori langsung mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan para ASN yang mangkir mengikuti apel. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai ciri utama ASN yang merupakan abdi masyarakat sekaligus penggerak utama roda pemerintahan.

“Apel merupakan kewajiban setiap ASN yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi sarana penting untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan semangat kerja,” tegas Wabup.

Ia menambahkan, cita-cita untuk mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera hanya bisa dicapai jika seluruh ASN mampu menunjukkan komitmen dan kedisiplinan tinggi dalam bekerja.

“Kalau apel pagi saja kita ogah-ogahan, bagaimana Sumbawa Unggul, Maju, Sejahtera bisa kita wujudkan?” ujarnya menegur.

Wabup H. Ansori juga mempertanyakan keberadaan sejumlah pejabat yang sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah. Ia menekankan bahwa setiap kegiatan dinas harus jelas tujuan dan manfaatnya bagi kepentingan daerah.

“Apa yang didinaskan? Harus jelas dan punya nilai manfaat. Jangan sampai dinas hanya untuk hal-hal yang tidak penting, yang justru menghamburkan anggaran daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya apel pagi sebagai momentum untuk menyelaraskan program kerja dan memastikan seluruh kegiatan berjalan terukur dan tepat sasaran.

Usai memberikan arahan, Wakil Bupati langsung melakukan sidak ke seluruh bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Sidak ini dilakukan untuk memastikan para ASN menjalankan tugas secara maksimal, termasuk meninjau langsung kondisi kebersihan dan kerapihan ruangan kerja. (GM)

SUMBAWA, gema-news.com – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori terus mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance.

Hal itu menyusul besarnya dana transfer ke 157 desa dengan total nilai Rp. 320,51 miliar. Dana ini terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 150,77 miliar, BHPRD sebesar Rp. 20,89 miliar, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 148,83 miliar. Jumlah ini belum termasuk bantuan khusus dari direktif pimpinan maupun aspirasi legislatif.

“Besarnya anggaran tersebut menuntut para kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan APBDes secara baik, transparan, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas H. Ansori saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang diselenggarakan BPKP Perwakilan NTB di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Kamis pagi.

H. Ansori menekankan bahwa pengelolaan APBDes sejatinya harus mencerminkan pencapaian visi dan misi pemerintah desa, serta selaras dengan arah pembangunan kabupaten, provinsi, hingga nasional. Segala bentuk penyimpangan atau kelalaian dalam penatausahaan keuangan desa menurutnya bukan hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga bisa berkonsekuensi hukum yang serius.

Pada kesempatan tersebut, H. Ansori juga mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi lokal. Ia meminta para kepala desa dan BPD untuk segera memfasilitasi proses ini, seraya menunggu rampungnya petunjuk teknis dari Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat kabupaten.

“Saya berharap melalui workshop ini, para kepala desa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan teknis tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa, termasuk bagaimana menyusun, menyalurkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi dana desa dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Kabupaten dengan BPKP, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan terus terjalin dalam upaya pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan. “Sehingga desa-desa kita dapat tumbuh menjadi entitas yang kredibel, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara dari BPKP Perwakilan NTB, Agus Sutaryat, dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai pemanfaatan keuangan desa, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, serta memberikan rekomendasi strategis terkait pengelolaan keuangan desa. (GM)

SUMBAWA, gema-news.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., resmi mengukuhkan Ketua dan Pengurus TP PKK Kabupaten Sumbawa periode 2025–2030 di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa, Rabu pagi.

Pada saat yang sama, juga dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa dari Ny. Sovia Noviantry Rayes Mahmud Abdullah, SE., kepada Ketua TP PKK yang baru, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE.,

Bupati H. Jarot menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas dedikasi, pengabdian, dan kerja keras Ny. Sovia Noviantry Rayes Mahmud Abdullah dan seluruh jajaran pengurus masa bakti 2021–2025. Ia menyebut pengurus lama telah meninggalkan warisan nilai, seperti semangat gotong royong, kesetiakawanan sosial, dan kepedulian terhadap kaum perempuan, anak-anak, lansia, serta keluarga kurang mampu. “Terima kasih dan semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal jariyah,” ucapnya.

Kepada Ketua dan Pengurus TP PKK masa bakti 2025–2030, Bupati H. Jarot mengingatkan bahwa jabatan bukanlah penghargaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas dan ketulusan.

H. Jarot juga menyoroti berbagai tantangan ke depan yang semakin kompleks. Salah satu isu yang paling mendesak adalah stunting, yang tidak hanya mencerminkan persoalan kekurangan gizi, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas seperti rendahnya literasi kesehatan keluarga dan minimnya kesadaran akan pola asuh yang sehat.

Selain itu, H. Jarot juga menyinggung gejala krisis nilai yang mulai muncul di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembelajaran tentang nilai-nilai tidak bisa hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan saja, melainkan harus dimulai dari rumah. PKK diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengembalikan peran keluarga sebagai ruang pertama dan utama dalam membentuk generasi yang berkarakter.

Berbagai Persoalan tersebut, menurutnya, harus ditangani secara kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis pada penguatan peran keluarga. “Di sinilah peran strategis TP PKK menjadi sangat vital sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa yang baru dikukuhkan, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE., menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

“Pada masa bakti 2025–2030 ini, kami ingin fokus pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Antara lain memperkuat peran Dasawisma, mengintensifkan edukasi tentang gizi dan pola asuh anak, mendorong partisipasi perempuan dalam ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, serta menjaga nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Acara serah terima jabatan dan pengukuhan pengurus TP PKK Kabupaten Sumbawa ini dihadiri Wakil Bupati Sumbawa beserta Ketua GOW Kabupaten Sumbawa, para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, para kepala OPD, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Iiswara, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bhayangkari, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, dan Ketua Dharmayukti Karini Kabupaten Sumbawa. (GM)

SUMBAWA, gema-news.com – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas, pada Rabu (23/4). Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.15 WITA tersebut menghanguskan lima rumah warga dan menyebabkan empat rumah lainnya terdampak.

Wabup H. Ansori turun ke lokasi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra serta sejumlah pejabat lainnya. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap musibah yang dialami warga, sekaligus menyalurkan bantuan tanggap darurat.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup H. Ansori menyampaikan rasa prihatin dan duka atas musibah yang menimpa warga Dusun Dalam. Ia juga mengapresiasi gerak cepat pihak kecamatan, pemadam kebakaran, dan masyarakat yang telah bergotong royong membantu memadamkan api dan mengevakuasi korban.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut prihatin atas musibah ini. Kami hadir untuk memastikan bahwa korban mendapat penanganan awal yang layak. Bantuan darurat dari Dinas Sosial dan BPBD sudah mulai disalurkan, termasuk logistik dan kebutuhan dasar,” ujar Wabup.

Berdasarkan laporan Camat Alas, api pertama kali muncul dari rumah milik Lalu Budiman, yang kemudian dengan cepat merembet ke rumah-rumah lain di sekitarnya, yakni milik Sahabuddin, Husen Dendra, M. Saleh Mustafa, dan Jen Seno. Sementara rumah yang terdampak akibat perluasan api dari upaya pemadaman di antaranya milik Muslihin Muliadi, Musa, Adi Surya, dan Samsuddin. Total ada lima rumah mengalami rusak berat dan empat rumah lainnya terdampak.

Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil diperkirakan cukup besar.

Wabup H. Ansori berharap masyarakat tetap tabah menghadapi cobaan ini, serta mengimbau agar selalu waspada terhadap potensi kebakaran, khususnya di musim kemarau. Ia juga menegaskan komitmen Pemda untuk terus hadir dan membantu masyarakat yang terkena musibah. (GM)

SUMBAWA, gema-news.com – Kabupaten Sumbawa kembali menjadi pusat perhatian nasional dalam bidang pertanian setelah sukses menggelar dua agenda penting bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., yaitu Panen Raya Jagung dan Rapat Koordinasi Strategis Hilirisasi Jagung yang dilaksanakan pada Senin (21/4/2025).

Agenda dimulai dengan panen raya jagung bersama kelompok tani Ai Loang 2, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Acara ini menjadi simbol keberhasilan para petani jagung Sumbawa yang pada tahun 2024 telah mencatat produksi sebesar 715.641 ton dari luas panen 98.535 hektar. Sebuah angka yang mencerminkan ketangguhan dan kerja keras petani serta keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian.

Setelah panen raya, rombongan Menteri Pertanian bergerak menuju Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian, kelompok tani, pelaku usaha, dan mitra strategis lainnya. Acara ini berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, dan menjadi ajang diskusi serius untuk mendorong lahirnya kebijakan konkret demi peningkatan kesejahteraan petani jagung, khususnya di tengah tantangan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 5.500/kg dengan kadar air 14%, yang dinilai masih menyulitkan petani.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Dr. Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyambut baik rencana hilirisasi yang disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian. “Kami sangat berharap program hilirisasi jagung, seperti produksi sosis jagung, dapat dipusatkan di Sumbawa. Ini akan menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja di daerah,” ungkapnya.

Bupati H. Jarot juga menyampaikan keprihatinan atas situasi di lapangan. Menurutnya, meski HPP ditetapkan, banyak pengusaha yang enggan membeli jagung dengan harga tersebut karena alasan kadar air. Padahal untuk mencapai KA 14%, petani masih harus mengeluarkan biaya operasional tambahan, yang sangat membebani mereka.

“Atas nama para petani kami, saya telah menemui Kepala Bapanas, jajaran BULOG, dan Kementerian Pertanian di Jakarta. Kami tidak tinggal diam. Kami ingin petani kita tidak lagi menjadi korban pasar. Negara harus hadir,” tegasnya.

Dalam Rakor tersebut, Bupati juga kembali menyuarakan harapan besar masyarakat Sumbawa agar Bendungan Kerekeh kembali dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). “Insya Allah tahun depan,” ucapnya optimis. Ia menyebutkan bahwa tahun ini beberapa program rehabilitasi sarana irigasi akan dijalankan, namun pembangunan bendungan tetap menjadi kebutuhan utama.

Menteri Pertanian RI, Dr. Andi Amran Sulaiman, dalam arahannya menegaskan pentingnya NTB, khususnya Sumbawa, sebagai daerah lumbung pangan nasional. Ia menyoroti budaya bertani masyarakat NTB yang kuat dalam menanam padi dan jagung sebagai modal besar menuju swasembada dan industrialisasi pertanian.

“NTB memiliki keunggulan komparatif. Sekarang saatnya bergerak eksponensial. Jangan hanya naik perlahan. Semua unsur harus punya mimpi yang sama,” ujar Mentan penuh semangat.

Pernyataan “bergerak eksponensial” yang disampaikan Mentan merupakan ajakan untuk tidak lagi bertumbuh secara lambat dan biasa-biasa saja, melainkan melakukan lompatan besar dalam produktivitas, inovasi, dan sinergi lintas sektor. Artinya, daerah seperti NTB dan Sumbawa tidak cukup hanya menanam dan memanen, tapi harus masuk ke tahap hilirisasi, pengolahan industri, ekspor, hingga digitalisasi sektor pertanian. Semua unsur—dari pemerintah pusat dan daerah, petani, akademisi, swasta, hingga lembaga keuangan—harus menyatukan mimpi dan langkah, sehingga pertumbuhan sektor pertanian bisa berlipat ganda dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari sekadar slogan, konsep ini juga diwujudkan lewat dukungan konkret berupa bantuan 500 unit pompa dan mesin pertanian untuk Sumbawa, serta komitmen BULOG untuk membeli hasil panen petani secara langsung. Ini diharapkan menjadi pemantik ekonomi lokal, memperkuat daya tawar petani, dan mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) NTB secara signifikan.

Menteri Amran juga menyampaikan pesan reflektif bahwa perubahan besar hanya akan terwujud jika disertai perubahan karakter dan pola pikir masyarakat. “Jika kamu tidak mempercayai dirimu, alam pun tidak akan percaya padamu. Tekanan tinggi akan melahirkan berlian, bukan lumpur,” ucapnya.

Ia menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja keras, meninggalkan warisan besar (legacy) bagi masa depan NTB dan Indonesia, sebuah negeri yang berdaulat pangan dan bermartabat melalui kekuatan pertaniannya. (GM)

SUMBAWA, gema-news.com — Pada kegiatan panen raya jagung di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP., melakukan dialog langsung dengan para petani. Dalam kesempatan tersebut, Mentan menerima keluhan terkait rendahnya harga jual hasil pertanian yang jauh dari harga acuan pemerintah.

Para petani menyampaikan bahwa harga jagung di lapangan saat ini hanya mencapai Rp 3.700 per kilogram, padahal harga acuan pemerintah sebesar Rp 5.500 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada gabah, yang hanya dihargai Rp 5.900 per kilogram, dari standar harga pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram.

Menanggapi persoalan tersebut, Mentan Amran langsung mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan Bulog NTB dan Bulog Sumbawa untuk segera menyerap hasil panen petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menilai, salah satu penyebab utama rendahnya harga jual di lapangan adalah keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan milik Bulog yang saat ini sudah penuh.

“Saya minta Bupati, siapkan gudang. Nanti negara yang bayar sewanya. Bulog, Babinsa, PPL juga saya minta awasi harga pembelian di tingkat petani. Mulai hari ini, tidak ada lagi pembelian hasil panen petani yang tidak sesuai harga standar pemerintah,” tegas Menteri Amran, yang disambut tepuk tangan meriah dari para petani yang hadir.

Selain menyoroti persoalan harga, Mentan juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui program pompanisasi. Menurutnya, sistem ini memiliki biaya operasional yang lebih murah namun mampu menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan karena memungkinkan hingga tiga kali musim tanam dalam setahun.

“Target kita 2.000 unit pompa selesai dalam dua tahun, dengan estimasi biaya sebesar Rp 80 miliar,” Tutup Mentan Amran. (GM)

SUMBAWA, gema-news.com — Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP., melakukan panen raya jagung di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Senin pagi. Panen raya yang dilakukan di atas lahan seluas 32 hektar ini juga diikuti Gubernur NTB, Bupati Sumbawa, Danrem 162/Wira Bhakti, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa.

Mentan Andi Amran menyampaikan optimismenya bahwa Kabupaten Sumbawa dapat menjadi pusat hilirisasi hasil produksi jagung dan pangan di Provinsi NTB. Ia meyakini, jika hilirisasi ini dapat diwujudkan, nilai tambah hasil pertanian akan meningkat tajam.

“Jika lompatan ini bisa kita lakukan, maka kita bisa bayangkan harga hasil produksi bisa meningkat 10 kali lipat jika sudah dalam bentuk jadi,” ungkap Mentan.

Ia menekankan pentingnya kerja keras dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB untuk mewujudkan target besar ini. “Saya optimis NTB dapat melakukan lompatan luar biasa di bawah kepemimpinan Gubernur yang baru. Gubernur dan Bupati juga harus menyatu, pasti bisa,” tegasnya.

Berdasarkan data tahun 2024, luas lahan pertanian jagung di Kabupaten Sumbawa mencapai 98.535 hektar, dengan angka produksi tercatat sebanyak 715.641 ton.

Untuk mendukung peningkatan produksi, Mentan juga memaparkan program pompanisasi yang dinilai efisien dan berdampak besar terhadap intensitas tanam. “Target kita, 2.000 unit pompa selesai dalam dua tahun dengan estimasi biaya Rp 80 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Pertanian di Kabupaten Sumbawa. Ia menyebut momentum panen raya ini sebagai bukti kesiapan Sumbawa menjadi lumbung pangan nasional.

“Kehadiran Bapak Menteri memberikan semangat dan motivasi besar bagi petani dan pemerintah daerah. Kami terus mendorong program pemberdayaan petani dan modernisasi pertanian untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkas Bupati. (GM)