Sumbawa Besar, Gema-news.com – Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany S.Pd., M.Pd menginstruksikan seluruh kepala desa agar mendata semua masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum masuk dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Demikian dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam DTKS, Wabup juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi penerbitan KIP tersebut sehingga hak pendidikan bagi seluruh masyarakat dapat terpenuhi.
Upaya ini dilakukan pemerintah daerah sebagai implementasi dari salah satu Misi Pemerintah Mo-Novi yaitu Sumbawa Sehat Cerdas yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat.
Sebelumnya, Fraksi PKB DPRD Sumbawa dalam pandangan fraksinya meminta Bupati Sumbawa kembali memberikan perhatian khusus pada BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam DTKS. Sebagai pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat, harus disiapkan dan disediakan oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Demikian dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah bagi masyarakat miskin yang tidak masuk DTKS. Ini juga sebagai pelayanan dasar pendidikan bagi masyarakat, harus disiapkan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk diketahui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (GM)
