Sumbawa Besar, gema-news.com – Salah Satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa adalah memantapkan infrastruktur wilayah, baik itu jalan, jembatan, irigasi, normalisasi sungai.
Realisasi program ini menjadi hal yang sangat dinantikan masyarakat. Mengingat betapa vitalnya ketersediaan infrastruktur jalan yang mantap dan memadai untuk menunjang segala aktivitas masyarakat.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa Dian Sidharta, S.T.,M.M. sejauh ini pemerintah sudah melakukan peningkatan jalan sepanjang sekitar 12,5 Km untuk jalan kabupaten dan 9 km untuk jalan Transdes. Peningkatan jalan yang dimaksud adalah jalan yang sebelumnya masih jalan tanah kemudian di aspal atau di hotmix.
Ruas jalan yang dimaksud adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Terminal Empang dengan nilai kontrak Rp. 925.990.000. Peningkatan Jalan Jotang-Tero nilai kontrak Rp. 9.666.834.000.
Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Dalam Kota Labangka nilai kontrak Rp. 1.444.404.000. Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Tolo’i-Maci nilai kontrak Rp. 1.169.969.000,-
Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Tolo’i-Panubu nilai kontrak Rp. 7.206.645.000,- Peningkatan Jalan Lab. Kuris-Tg. Bila nilai kontrak Rp. 4.428.431.000,- Peningkatan Jalan Olat Rawa-Tg. Bele nilai kontrak Rp. 15.536.866.000,- Peningkatan Jalan SJN. Wonogiri nilai kontrak Rp. 7.687.447.000,-
“Tahun 2022 kita melakukan peningkatan jalan sekitar 12,5 Km untuk jalan kabupaten dan 9 km untuk jalan Transdes yang melalui dana Transdes. Transdes itu jalan non status. Sedangkan janji pak bupati dulunya itu jalan kabupaten. Di sini, masalahnya. Kita melakukan peningkatan jalan sudah sekitar 20 km, tapi yang diakui hanya 12 km. Karena jalan yang di kecamatan Tarano di Toloi itu jalan Transdes karena kita menggunakan anggaran Transdes,” kata Kadis kepada wartawan yang didampingi Kabid Bina Marga Iyang Syahruddin, S.T. di ruang kerjanya, Kamis (21/09).
Panjang Jalan tersebut menurutnya belum final, karena masih akan ditambah dengan pengerjaan tahun ini.
“Untuk progres tahun ini Kita masih dengan panjang yang ada ditambah lagi tahun ini karena bisa aja yang kami rencanakan 3 km itu dengan mungkin sedikit kita rekayasa bisa kita tambah panjang. Artinya akhir tahun baru kita tahu pasti,” jelasnya.
Dijelaskan, pembangunan jalan mantap sudah di angka 60 an persen pada jaman pemerintahan sebelumnya dengan target 100 persen.
“Itu memang agak sulit bisa kita capai karena panjang jalan kita 951 km. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk menaikkan 10 persen saja dari 60 an persen membutuhkan anggaran puluhan triliun. Dan tidak bisa melalui APBD,apalagi amggaran kita banyak terserap untuk penanganan Covid-19,” imbuhnya.
Sebelumnya sejumlah fraksi DPRD menyoroti kondisi masih buruknya infrastruktur jalan di sejumlah titik di Kabupaten Sumbawa. Fraksi PDI Perjuangan salah satunya. Melalui Juru Bicara Fraksi I Wayan Wisma dalam Paripurna DPRD membeberkan sejumlah titik atau ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Seperti pembangunan jembatan desa SP II Prode Kecamatan Plampang, jembatan dan jalan dusun Ai Ngelar, akses jalan Dusun Perung dan Dusun Kreke, talud pengaman jalan Dusun Samongkat Sampar, pembangunan jalan Dusun Sampar Maras, pembangunan jalan desa transmisgrasi desa SP I, SP II, SP II Prode Kecamatan Plampang, pembangunan jalan desa Labuhan Sangoro , lanjutan pembangunan jalan dusun Kuang Amo Desa Sempe, jalan lintas Sebasang Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu.
Kemudian jalan simpang negara desa Suka Maju Emang Lestari (Dusun Suka Damai – Dusun Kalbir) Kecamatan Lunyuk, jalan simpang negara desa Suka Maju Lunyuk rea (dusun suka maju – dusun suka jaya) kecamatan lunyuk.
Berikutnya jalan simpang negara Kecamatan Lenangguar – Kecamatan Orong Telu merupakan salahsatu permasalahan infrastruktur daerah yang sangat serius dalam menunjang kegiatan masyarakat dan tentu akan berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat. (GM)