SUMBAWA, gema-news.com — Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dinas Dikbud Sumbawa melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Fathul Yamin, mengungkapkan bahwa total anggaran BOSP PAUD tahun ini mencapai Rp11,9 miliar lebih yang diperuntukkan bagi sekitar 570 lembaga TK dan PAUD di Kabupaten Sumbawa.
“Totalnya sekitar Rp11,9 miliar lebih untuk ratusan lembaga PAUD dan TK. Ada peningkatan jumlah penerima karena terdapat penambahan sekitar 15 lembaga baru,” ujar Fathul Yamin, didampingi Iman Wahyuddin, SH, Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF, kepada wartawan, Selasa (20/01/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran dana BOSP dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama periode Januari–Juni dan tahap kedua Juli–Desember. Mekanisme pencairan bergantung pada pelaporan daring (online) masing-masing lembaga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Terkait peruntukan anggaran, Fathul menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan petunjuk teknis (juknis). Dana BOSP tetap dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasional pendidikan, antara lain pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).
Kemudian rehabilitasi ringan, honorarium tenaga pendidik, pengadaan buku, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, administrasi sekolah, hingga pembiayaan listrik, air, dan layanan pendukung lainnya.
“Semua penggunaan anggaran mengacu pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis BOSP,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, lembaga PAUD dapat diusulkan sebagai penerima BOSP setiap tahun, selama data lembaga sinkron di Dapodik hingga batas cut off pada 31 Agustus tahun sebelumnya. Sistem tersebut menjadi dasar utama dalam penarikan data penerima bantuan.
“Hasil evaluasi kami menunjukkan adanya perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, meskipun secara keseluruhan dana ini belum sepenuhnya maksimal,” ungkap Fathul.
Ia juga memaparkan bahwa dari 644 lembaga PAUD yang terdata, sebanyak 570 lembaga dinyatakan memenuhi syarat, sementara 74 lembaga lainnya belum dapat menerima bantuan karena tidak memenuhi ketentuan dan belum melakukan sinkronisasi data.
Meski demikian, Dikbud Sumbawa menegaskan tetap akan memperjuangkan lembaga yang belum menerima BOSP tersebut.
“Kami tidak menutup mata. Lembaga yang belum menerima akan terus kami perjuangkan. Kami akan kembali bersurat ke pusat dan terus melakukan sosialisasi agar mereka segera melakukan validasi data,” tegasnya.
Besaran dana BOSP PAUD, khususnya untuk TK, bervariasi tergantung jumlah peserta didik. “Semakin banyak siswa, semakin besar dana yang diterima. Paling tinggi mencapai Rp79 juta, sementara paling rendah sekitar Rp1,2 juta,” jelas Fathul.
Saat ini, proses verifikasi rencana sekolah masih berlangsung bersamaan dengan sosialisasi yang dilakukan secara maraton. Setelah tahapan tersebut rampung, pencairan tahap pertama akan dilanjutkan.
“Alhamdulillah, tahun ini pencairan tergolong lebih cepat. Per hari ini, sudah ada beberapa lembaga yang dananya masuk ke rekening sekolah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, syarat pencairan tahap pertama adalah SPJ tahun 2025 harus bersih dan lengkap. (GM)
