SUMBAWA, gema-news.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa mendorong pentingnya penguatan kapasitas desa dalam upaya penanggulangan bencana.
” Desa merupakan garda terdepan dalam mengahadapi potensi bencana, sehingga kapasitas dan kesigapan masyarakat di tingkat desa harus ditingkatkan,” kata Kepala BPBD Sumbawa, M. Nurhidayat, di Aula Grand Samota Hotel Sumbawa, pada Senin, (02/03/2026).
Ia juga menekankan perlunya pemetaan lokasi risiko bencana secara lebih detail guna mempercepat langkah penanggulangan saat terjadi kondisi darurat. Selain itu, FPRB diminta untuk membangun kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), khususnya terkait potensi dan tingkat kegagalan bendungan yang dapat berdampak luas bagi masyarakat.
“Edukasi kebencanaan juga perlu dilakukan di setiap perkantoran pemerintah, terutama terkait ancaman gempa bumi dan banjir. Ini penting agar seluruh aparatur memahami langkah-langkah penyelamatan diri dan penanganan awal,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog), Dr. Riadianto, menjelaskan bahwa rapat kerja ini difokuskan pada pembahasan dan penyusunan rencana kerja tahunan organisasi.
Menurutnya, setelah resmi dikukuhkan oleh Bupati Sumbawa, seluruh anggota di masing-masing divisi akan mulai bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap divisi diminta mengusulkan program kerja ke depan untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama dalam forum raker.
“Raker ini menjadi momentum untuk menyusun strategi yang akan dilaksanakan, termasuk penguatan kapasitas anggota serta mendorong langkah-langkah mitigasi bencana yang nantinya juga akan diteruskan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas penyusunan dan penguatan regulasi untuk memperkuat aturan yang sudah ada, sehingga upaya pengurangan risiko bencana memiliki landasan yang lebih kokoh.
Selain itu, penguatan kapasitas desa dan kelembagaan menjadi salah satu fokus utama. FPRB berkomitmen meningkatkan edukasi dan mitigasi bencana kepada masyarakat, termasuk warga desa, sekolah, kampus, majelis taklim, lansia, dan penyandang disabilitas agar memahami penanganan awal saat terjadi bencana maupun situasi darurat.
Sosialisasi dinilai menjadi kunci utama. Tidak hanya memahami mitigasi, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk menghindari risiko yang dapat memicu terjadinya bencana. (GM)
