SUMBAWA, gema-news.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memaparkan perkembangan pelaksanaan 12 Program Prioritas Pemerintahan Jarot–Ansori hingga Juni 2026.
Program yang menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021–2026 tersebut difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia, hingga perlindungan sosial masyarakat.
Berdasarkan laporan eksekutif yang dirilis Bapperida, Selasa (23/6/2026), total anggaran yang teridentifikasi dalam pelaksanaan program prioritas mencapai sekitar Rp125 miliar dari APBD dan sekitar Rp106 miliar dari APBN.
12 program prioritas tersebut menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan menuju Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera.
Infrastruktur Air Jadi Prioritas
Pada sektor pertanian, Pemkab Sumbawa mengalokasikan lebih dari Rp119 miliar untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana penampungan air hujan, cek dam, embung dan sumur bor sebagai sumber irigasi pertanian.
Program tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi embung pertanian senilai Rp408 juta, rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani Rp4,09 miliar, pembangunan jalan usaha tani Rp8,35 miliar, hingga rehabilitasi jaringan utama irigasi Ai Jati, Lekong, Selanteh dan Sepayung yang dibiayai APBN sebesar Rp16,3 miliar.
Selain itu, pemerintah juga membangun jaringan irigasi air tanah (JIAT) di 11 lokasi senilai Rp23,4 miliar, pembangunan Embung Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu sebesar Rp12 miliar, serta peningkatan jaringan irigasi pada 52 ruas dengan anggaran Rp54,7 miliar.
Pendapatan Daerah Terus Digenjot
Dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan kenaikan pendapatan daerah hingga 50 persen.
Hingga Juni 2026, realisasi pajak daerah tercatat mencapai Rp33,7 miliar atau 35,56 persen dari target RPJMD sebesar Rp94,7 miliar. Sementara realisasi retribusi daerah mencapai Rp47,4 miliar atau 33,11 persen dari target Rp143,3 miliar.
Kemantapan Jalan Baru 54,11 Persen
Pada sektor infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan kabupaten hingga Juni 2026 berada pada angka 54,11 persen, masih menuju target RPJMD sebesar 80 persen.
Data Bapperida menunjukkan kondisi jalan kabupaten terdiri dari 50,49 persen jalan dalam kondisi baik, 3,62 persen kondisi sedang, 3,72 persen rusak ringan dan 42,17 persen rusak berat.
Untuk meningkatkan kemantapan jalan, pemerintah mengalokasikan anggaran pada sejumlah kegiatan, antara lain pemeliharaan rutin jalan swakelola sebesar Rp758 juta, peningkatan ruas wilayah selatan Rp500 juta, akses Jalan TPA Utan Rp270 juta, Jalan Kabupaten SP 3 Plampang Rp270 juta dan pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp1,7 miliar.
Cetak Tenaga Kerja Terampil
Program penciptaan tenaga kerja unggul dan mandiri juga terus berjalan. Melalui APBD, pemerintah melaksanakan pelatihan tujuh kejuruan dengan peserta sebanyak 112 orang.
Sementara melalui APBN, pelatihan lima kejuruan diikuti 80 peserta. Selain itu, terdapat program beasiswa teknisi alat berat bagi 20 orang bekerja sama dengan PT Amman Mineral dan UT School.
Secara keseluruhan, program ini menargetkan 192 peserta pelatihan dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,92 miliar.
Dorong Industrialisasi dan Investasi
Dalam mendukung hilirisasi produk unggulan daerah, Pemkab Sumbawa telah memberikan bantuan kepada 33 pelaku industri lokal dengan nilai anggaran Rp771,35 juta.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan investasi. Hingga Juni 2026, peningkatan investasi tercatat mencapai 10,37 persen.
Satgas Benih dan Pupuk Segera Dibentuk
Pemerintah daerah juga tengah memproses pembentukan Satgas Pengamanan Benih, Pupuk dan Harga Gabah. Satgas tersebut akan berperan menjaga stabilitas harga gabah dan jagung melalui koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Dinas Pertanian.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap petani dari fluktuasi harga komoditas pertanian.
Perlindungan Pekerja Rentan
Pada sektor perlindungan sosial, sebanyak 20 ribu pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan dukungan anggaran Rp336 juta dari DAU.
Selain itu, sebanyak 6.662 pekerja rentan lainnya memperoleh perlindungan melalui dana DBHCHT dengan nilai anggaran Rp111,9 juta.
Insentif Tokoh Agama Terus Berjalan
Program pemberian insentif kepada tokoh agama juga tetap dilaksanakan. Sebanyak 495 guru TPQ menerima insentif dengan total anggaran Rp371,25 juta.
Kemudian 52 imam dan marbot masjid besar kecamatan menerima insentif sebesar Rp39 juta, serta 76 penyuluh agama Islam memperoleh dukungan anggaran Rp57 juta.
UMKM dan Wirausaha Muda Diperkuat
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 28 pelaku UMKM dengan total anggaran Rp576,3 juta.
Program ini juga didukung kegiatan pengembangan kewirausahaan melalui Car Free Day dan Car Free Night yang menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal.
Tata Kota dan Ruang Terbuka Hijau
Dalam upaya mempercantik kawasan perkotaan, Pemkab Sumbawa mengalokasikan Rp1 miliar untuk penataan Kota Pusaka dan Rp526,5 juta untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kerato.
Program ini juga mencakup peningkatan fasilitas olahraga dan sarana rekreasi masyarakat.
TPP ASN Tetap Dibayarkan 100 Persen
Meski menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Kabupaten Sumbawa tetap mampu menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 100 persen. Pembayaran tersebut termasuk TPP ke-13 dan ke-14 yang tetap dialokasikan dalam APBD.
Kartu Sumbawa Pintar Jangkau 444 Mahasiswa
Pada bidang pendidikan, Program Kartu Sumbawa Pintar (KSP) telah menjangkau 444 mahasiswa dengan dukungan anggaran Rp50 juta.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung lahirnya generasi unggul Sumbawa yang sehat, bergizi dan berdaya saing.
Seluruh program prioritas tersebut akan terus dipacu hingga akhir masa RPJMD 2021–2026 guna memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa. (GM)
