SUMBAWA, gema-news.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur. Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berlangsung di Hotel La Grande Sumbawa Besar, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dan dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., perwakilan Lembaga Sinergi Lentera Indonesia, narasumber dari berbagai lembaga, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, serta bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu dari seluruh OPD.
Ia menambahkan, penyelesaian pelaporan perpajakan akan dipandu langsung oleh narasumber dari KPP Pratama Sumbawa. Selain itu, peserta juga mendapatkan pendalaman mengenai implementasi kartu kredit pemerintah daerah sebagai amanah regulasi terbaru.
“Kami berharap setelah bimtek ini kompetensi bendahara semakin meningkat sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, mengatakan bimtek tersebut bertujuan memastikan seluruh bendahara memahami pola penganggaran berbasis SIPD sebagai sistem yang terintegrasi.
Menurutnya, pemanfaatan SIPD akan mempermudah seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
“Melalui bimtek ini kita memastikan seluruh bendahara di perangkat daerah maupun kecamatan memahami pola penganggaran menggunakan SIPD. Sistem ini memudahkan pekerjaan bendahara mulai dari proses perencanaan sampai pelaporan,” jelasnya.
Untuk memastikan seluruh materi dan regulasi dipahami secara benar, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Sekda juga menegaskan pentingnya sinergi antara pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Menurutnya, penguatan kapasitas bendahara menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Sumbawa telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Karena itu, kompetensi bendahara harus terus ditingkatkan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (GM)
