Kategori: Pemerintahan

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa telah mengirimkan data tenaga non ASN ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan sudah diupload di link resmi milik BKN. Sejak data tersebut diumumkan, ada beberapa sanggahan yang diterima BKPSDM Sumbawa dari masyarakat.

“Sudah dikirim (Ke BKN). Yang sudah diinput ke BKN, kemudian diumumkan, untuk mendapat tanggapan atau sanggahan dari masyarakat,” kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Sumbawqla – Serahlihuddin kepada wartawan, Rabu (12/10).

Sebelumnya, ungkap Ser – akrab Ia disapa, pihaknya telah melakukan pendataan selama beberapa bulan terhadap tenaga non ASN yang ada diseluruh OPD. Hasilnya, sebanyak 5.341 data yang masuk ke BKPSDM, dan sudah dikirim ke BKN. Dimana itu terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis.

“Pemdataan awal sudah diterima (BKN). Sekarang masih pra finalisasi data,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi data, menyusul ada beberapa sanggahan masyarakat yang diterima. Setelah pengumuman tersebut muncul di situs resmi BKN. “Ada beberapa tanggapan atau sanggahan dari masyarakat yang kita terima, seperti dia terdata tapi tidak kerja atau sudah berhenti. Ada juga yang belum cukup bulan atau tahun untuk bekerja sesuai yang disyaratkan, serta lainnya,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku akan terus melakukan verifikasi data, hingga 30 Oktober mendatang. “Finalisasi data berakhir pada 30 Oktober, sesuai jadwal BKN,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa besar, Gema-news.com – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) segera merampungkan pengadaan sapi 100 Cm untuk tahun anggaran tahun 2022 ini. Dinas tersebut mecatat hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 859 ekor atau 92,06 persen.

“Kontraknya berakhir tanggal 4 Desember nanti, tapi kita usahan tuntas dalam minggu ini juga. Dari total 933 ekor, realisasi fisiknya sudah 859 ekor atau tersisa 74 ekor saja,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa, H. Junaidi, S.Pt, saat ditemui di ruang
kerjanya, Senin (10/10).
Ia menuturkan, selama pengadaan sapi senilai Rp 6 Miliar bersumber dari anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Sumbawa ini, nyaris tidak ada kandala. Namun, merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membuat pengadaan sedikit tersendat.

“Tidak ada kendala sih andai tidak ada PMK, sebab teman-teman penyedia berkomitmen akhir September kemarin sudah rampung. Tapi karena ada PMK, lalu keluar surat edaran bupati tentang pembatasan lalulintas ternak jadi agak tersendat sedikit pengadaanya,” jelas Junaidi.

Untuk pengadaan tahun depan Disnakeswan belum bisa memastikannya. Namun menurut informasi dari beberapa anggota dewan ujar Junaidi, mereka telah memasukan nama calon penerima untuk pengadaan ternak tahun 2023.

“Untuk tahun 2023 belum bisa kita pastikan. Tapi ada anggota dewan yang bilang ke saya bahwa sudah masukan beberapa nama kelompok untuk tahun depan,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa meminta kepada Pemerintah Desa agar segera menyerahkan persyaratan pencarian Dana Desa (DD) tahap ke III tahun 2022.

Demikian disampaikan Kepala DPMD Sumbawa melalui Kabid Administrasi Pemerintah Desa Anhuyas, kepada wartawan, Senin (10/10) di ruang kerjanya. Penyaluran DD tahap III sebesar 25 persen ini sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak bulan Juli lalu. Namun belum dilakukan, karena desa belum menyerahkan persyaratan pencairan.

Persyaratan dimaksud kata Ucas akrab ia disapa, yakni, laporan realisasi penggunaan DD Semester 1, reaslisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan laporan konfergensi stunting.

“Penyaluran DD sekarang kami melakukan evaluasi dan monitoting di lapangan mulai tanggal 5 Sptember sampai 5 Oktober. Baru beberapa desa yang masuk persyaratan penyalurannya,” terangnya.

Menurutnya, menjadi kendala desa belum menyampaikan persyaratan penyaluran DD tahap III ini, lantaran sedang fokus membenahi administrasi. Itu ďiketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan.

“Yang lain kendalanya terkonsentrasi membenahi administrasi yang ada sehingga laporan belum bisa disampaikan ke kita. Sesuai jadwal paling cepat Juli paling lambat tidak ditentukan. Setiap ada desa yang sudah menyampaikan persyaratan pencairan DD tahap 3 langsung kami perekaman, kami kirim ke KPPN melalui aplikasi Omspan, kemudian KPPN akan verifikasi baru tersalurkan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mendorong agar desa segera menyerahkan persyaratan penyaluran DD tahap III. “Penekanan terhadap desa segera menyampaikan laporan realisasi BTL, penggunaan DD semester 1 dan laporan konfergensi stunting untuk syarat pencairan tahap ke 3. Semakin cepat disampaikan, semakin cepat disalurkan,” pungkasnya. (GM*)