Kategori: Politik

Sumbawa Besar, gema-news.com – Setelah melakukan verifikasi, Tim Desk Pilkada Nasdem Sumbawa menyatakan berkas pencalonan H. Syarafuddin Jarot memenuhi syarat. Itu disampaikan langsung Sekjen Desk Pilkada Nasdem, Junaidi Boy Arjuna.

Setelah ini, proses berikutnya adalah pleno di DPD Nasdem. Pleno tersebut menurut Sekretaris Nasdem Sumbawa Chandra Wijaya Rayes untuk melihat skor apakah H. Jarot layak diusung Nasdem atau tidak

“Dulu Haji Mo yang tertinggi skornya di Nasdem. Baru pak Mokhlis dan H. Jarot. Itu bukti bahwa Nasdem tidak sembarangan mengajukan nama ke DPP. Kami tidak mau serampangan. Sehingga betul-betul lahir pemimpin baru yang mampu membawa Sumbawa bergerak maju tidak jalan di tempat,” ujarnya.

Dia menegaskan, Nasdem adalah parpol yang mengedepankan komunikasi setara dengan parpol lain. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam menyiapkan calon pemimpin Sumbawa yang visioner, kerja keras dan mewakafkan diri untuk tau dan tana Samawa. (GM)

Sumbawa Besar, gema-news.com – Bakal calon Bupati Sumbawa, H. Syafruddin Jarot mendatangi DPD Partai Nasdem Sumbawa, Untuk mendaftar sebagai salah bakal calon Bupati yang bakal di usung oleh partai Nasdem.

Kedatangan H. Drajot didampingi oleh sejumlah relawan. Kemudian diterima oleh jajaran pengurus Partai dan tim Desk Pilkada Nasdem. Rabu (01/05/2024).

Ketua Bapilu DPD Nasdem, Zulfikar Demitry, SH.,MH, dalam penyampaiannya mengatakan, bahwa DPD partai Nasdem diperintah oleh DPP pusat untuk segera membuka pendaftaran dan penjaringan Calon Kepala dan wakil kepala daerah.

” Pendaftaran dan Penjaringan ini kami buka dari tanggal 1 sampai 7 Mei 2024,” ucapnya

Proses pilkada masih panjang, dengan membuka pendaftaran dan penjaringan, merupakan ikhtiar dari Nasdem untuk menghadirkan figur calon kepala daerah yang berkualitas.

” Kami juga melakukan safari politik di sejumlah partai politik lainnya, seperti PAN, Gelora maupun Gerindra, ” papar Zulfikar

Disampaikannya, H. Jarot merupakan calon dari internal partai, meskipun demikian Nasdem tetap membuka pulang bagi calon lainnya yang ingin mendaftar di DPD Partai Nasdem. Hal ini membuktikan bahwa Nasdem merupakan partai yang sangat terbuka dan transparan.

Sementara itu, Bakal Calon Bupati H. Syafruddin Jarot mengakui bahwa ia merupakan orang pertama yang mendaftar di DPD Nasdem.

” Hari ini, secara resmi DPD Nasdem membuka pendaftaran dan penjaringan Calon dan saya orang pertama yang mendaftar sebagai bakal calon Bupati dan semoga menjadi prioritas yang pertama,” Harapnya

Ia maju pada pilkada 2024 dengan visi dan misi mewujudkan Sumbawa Maju dan Berdaya saing berbasis agrowisata dan industri. Maju dari yang kurang baik menjadi lebih baik. ” Semoga hari pertama saya mendaftar mengawali langkah saya untuk memenangkan Pilkada Sumbawa 2024,” ucap H. Jarot

Diakhir ucapannya, ia mengingatkan bahwa saat ini semua bakal calon kepala daerah Sumbawa belum ada satupun yang memegang SK. Semua partai saat ini membuka pendaftaran dan penjaringan calon kepala dan wakil kepala daerah.Tutup H. Jarot. (GM)

 

Sumbawa Besar, gema-news.com – DPD Nasdem Sumbawa membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Sumbawa 2024.Pendaftaran dan Penjaringan dimulai pada tanggal 1 s/d 7 Mei 2024.

Ketua Bapilu DPD Nasdem Sumbawa Zulfikar Demitry mengatakan, pendaftaran ini sesuai dengan apa yang diamanatkan DPP Partai Nasdem.

“DPD partai NasDem Sumbawa saat ini melakukan salah satu ikhtiarnya dalam mencari Pemimpin Sumbawa ke depan periode 2024-2029 melalui proses pendaftaran dan penjaringan bakal calon,” katanya.

Proses ini kata politisi muda ini sebagai bentuk tanggungjawab dan peran serta partai politik agar proses demokrasi terbangun dengan baik dalam melakukan komunikasi politik ke semua partai politik dan elemen masyarakat yang ingin turut serta menghadirkan kepemimpinan daerah di Tana Intan Bulaeng.

“Semoga harapan untuk menghadirkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman terlaksana melalui proses penjaringan ini,” ujarnya.

“Untuk formulir pendaftaran bisabdiambil langsung di sekretariat DPD Nasdem Sumbawa. Dan yang paling penting tidak dipungut biaya,” tegas politisi calon kuat pimpinan DPRD Sumbawa dari Nasdem ini. (GM)

 

Sumbawa Besar, gema-news.com – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini telah memasuki tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tinkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun terdapat beberapa TPS di NTB termasuk di Dapil Pulau Sumbawa yang terpaksa dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Menariknya, PSU di Pulau Sumbawa ini seakan menjadi arena perang terbuka antara Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrat (NASDEM) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantaran tipisnya selisih perolehan suara ketiga partai tersebut.

Khusus Pulau Sumbawa, terdapat 6 TPS di Kabupaten Sumbawa, Dompu 1, Kabupaten Bima 34 dan Kota Bima 1 TPS. Dari 42 TPS tersebut, terdapat 26 TPS yang melakuan PSU terhadap surat suara DPRRI, 1 di Sumbawa (TPS 4 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwis), 1 di Dompu (TPS 14 Desa Pekat Kecamatan Pekat) dan 25 di Kabupaten Bima.

Menurut Ketua KPU Sumbawa, Syamsi Hidayat, Kamis, dari 6 TPS yang dilakukan PSU, hanya satu yang mengulang pemilihan untuk surat suara DPRRI. PSU ini akan digelar pada Sabtu 24 Februari 2024. Jumlah hak pilih terdaftar di TPS 4 Kerato sebanyak 248 pemilih.

Saat ini, katanya, pihaknya masih menunggu selesainya rapat pleno di tingkat PPK. “Dari 24 Kecamatan baru empat yang tuntas,” terangnya. Sisanya masih berlanjut. Jadwalnya sampai 26 Februari.

Sementara itu, untuk PSU di TPS 14 Desa Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, telah digelar pada 19 Februari lalu. Menurut Sekretaris KPU Dompu, Lahmuddin Judas, hasilnya, dari DPT 223 pemilih, hanya 190 yang datang ke TPS namun hanya 180 suara sah.

“108 suara untuk PAN atas nama DR Haji Muhammad Syafruddin,” sebutnya. Sisanya 82 suara terbagi untuk PKB-Hj Mahdalena, NasDem-Mori Hanafie, PKS Jainul Gibran dan H Johan Rosihan (HJR), Gelora-Fahri Hamzah dan PDI-P.

Sedangkan PSU di Kabupaten Bima, terdapat 34 TPS yang akan digelar PSU, 26 Diantaranya PSU untuk surat suara DPRRI.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan PSU pasca Kerusahan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, PSU digelar di 6 Desa meliputi Kanca, Kuta, Lere, Parado Rato dan Desa Parado Wane.

TPS yang menggelar PSU DPRRI meliputi 2 TPS di Desa Kuta (TPS 4 dan 5), semua TPS (ada 3) di Lere, 9 dari 11 TPS di Parado Rato (kecuali TPS 5 dan 6), serta 11 TPS di Parado Wane.

“Total ada 25 TPS untuk DPRRI–dari 34 TPS,” terang Ketua KPU Bima, Adi Supriadin, Kamis, sembari menyebut bahwa pelaksanaan PSU pada 24 Februari esok.

Jumlah surat suara yang disiapkan adalah sebanyak 5.094 lembar–sudah termasuk surat suara tambahan sebanyak 2 persen. Jumlah pemilih terdaftar adalah sebanyak 4.992 orang.

/// Sangat Ketat

Sementara itu pula, perolehan sementara tiga partai (PKS, NASDEM dan PAN) berada jauh di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan caleg fenomenalnya Hj Mahdalena yang meraup suara di atas 170.112 (versi data internal PKB).

Namun untuk tiga partai (PKS, NASDEM dan PAN) raihan suaranya terpaut tipis berdasarkan tabulasi sementara real count KPU RI (data 3.035 TPS yang sudah terinput–dari 4.713 TPS se Pulau Sumbawa), di mana Nasdem dan PKS meraih 11% suara (52.430 dan 52.222 suara) dan PAN 10,85% atau 51.241 suara.

Demikian pula berdasarkan data yang diolah berdasarkan kompilasi data-data internal beberapa partai berdasarkan dokumen C1 Hasil, selisih suara ketiga partai ini juga tidak signifikan. PKS dengan Caleg Utama Haji Johan Rosihan mengantongi 83.081 suara, Nasdem dengan caleg urutan 1 Mori Hanafie sebanyak 81.476 suara dan PAN dengan caleg terkenalmya Haji Muhammad Syafruddin (HMS) sebanyak 79.600 suara.

Selisih HJR dengan Mori adalah 1.605 suara, Mori dengan HMS 1.876 suara. Sedangkan HJR dengan HMS sebanyak 3.481 suara.

Sebaran suara ketiga caleg utama tersebut agak berbeda. Untuk HMS hampir seluruh TPS terisi sehingga menjadi Caleg dengan Perolehan suara pribadi tertinggi kedua setelah Hj Mahdalena. Sayangnya dua caleg di bawahnya–Andi Mapperumah dan Hj Rodiyah–kurang suara.

Mori Hanafi, sedikit berada di bawah suara pribadi HMS. Kendati demikian, Mori terdongkrak dengan suara mantan Bupati Sumbawa Jamaluddin Malik dan Ikka Rizky Veryani.

Sedangkan HJR juga hampir merata di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan dukungan suara besar pula dari Celeg urut 2 Jainul Gibran dan Evi Susanti di wilayah Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Alhasil, dari potensi 5.000 suara di 26 TPS PSU tersebut ketiga caleg ini akan saling sikat dan saling sikut untuk meraih suara yang lebih banyak lagi. Haji Johan sedikitnya butuh 1,500-an suara untuk keluar dari degradasi 3 besar peraih kursi Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa). Sedangkan Mori Hanafi butuh 2000-an lebih suara. Sedangkan HMS harus bekerja sangat berat karena harus mengumpulkan minimal 2.500 suara untuk duduk di posisi aman.

Analisa perhitungan ini, belum masuk upaya tiga Caleg PDI-P dan Partai Gelora untuk ikut berebut suara demi gengsi partai. Apalagi, ada instruksi PDIP tentang sanki bagi pengurus DPC terkait keharusan memperoleh suara yang linier dengan perolehan suara Presiden-Wapres (Ganjar-Mahfud). Demikian pula Gelora yang mendorong kader utamanya H Fahri Hamzah untuk masuk ke dalam jajaran Kabinet Prabowo-Gibran.(**)

Sumbawa Besar, Gema-news.com –  Dalam rangka mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024 dalam hal partisipasi pengawasan dan pendidikan kepemiluan Bawaslu Kabupaten Sumbawa bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) melaksanakan Penandatanganan Nota kesepahaman dan Perjanjian kerjasama, yang di laksanakan di ruangan Media Center Bawaslu Sumbawa Sabtu, (11/11/23).

Dalam kesepakatan ini turut diadiri Ketua dan Anggota Bawalu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami, Abdul Malik, Sanapiah, Jusriadi dan Ubaidullah, serta jajaran sekretariat Edy Ramli, Amrullah dan Syaifullah yang ikut menyaksikan proses penandatanganan tersebut. Pada kesempatan ini pihak UTS hadir Aka Kurnia selaku Dekan Fakultas, Imran Siswadi. Proses penandatanganan berjalan dengan hidmat.

“Bawaslu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Sumbawa, Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu dan UTS sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam membangun etika dan budaya politik dalam pemilu 2024,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami dalam pertemuan tersebut.

Arnan menjelaskan, nota kesepahaman ini bermaksud untuk meningkatkan frekuensi pelibatan masyarakat kampus atau civitas akademika dalam proses politik untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat.

“Ini merupakan cara kita untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia antara Bawaslu Sumbawa dengan unsur masyarakat dari kalangan akademik,” tambahnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Sumbawa Sanapiah menambahkan, MOU merupakann cara untuk meningkatkan pengawasan partisipasi Pemilu dan pendidikan kepemiluan di lingkungan kampus perguruan tinggi sebagai pelibatan aktif civitas akademika dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.

“Semua bentuk kegiatan dilingkungan akademik yang ditujukan untuk bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi, dan kewajiban masing-masing pihak,” pungkasnya. (GM)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Satpol PP Kabupaten Sumbawa akan segera melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) berbentuk Alat Peraga Kampanye (APK) yang saat ini sudah memenuhi jalan protokol. Sikap tegas ini diambil berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak Bawaslu Sumbawa.

Kasat Pol PP Kabupaten Sumawa, Abdul Haris S.Sos mengatakan, terkait APS Pemilu 2024 baik itu Pilpres dan Pileg telah dilakukan pembahasan bersama dengan penyelenggara Pemilu. Hasilnya, memang APS yang dipasang tersebut berbentuk APK. Sementara saat ini tahapan kampanye belum berjalan.

“Berdasarkan koordinasi, ternyata APS yang banyak terpampang di jalan protokol Kabupaten Sumbawa itu berbentuk APK. Sedangkan saat ini tahapan kampanye belum masuk jadwal. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan segera melakukan tindakan penertiban,” ujarnya.

Dijelaskan Haris – akrab Kasat Pol PP Sumbawa disapa, penertiban yang akan dilakukan tentunya didasari oleh peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) terkait ketertiban dan keindahan kota.

“Sebelumnya kami juga sudah melakukan penertiban dan pengamanan yang melanggar aturan. Seperti APK yang berada di pohon dan taman yang mengganggu ketertiban dan keindahan sudah kami tindak. Namun tidak menampik bahwa masih banyak alat praga partai politik yang tepasang dan berdiri di jalan protokol di Sumbawa,” ungkapnya.

Sebelum melakukan tindakan tegas untuk menertibkan, Satpol PP Sumbawa berencana melayangkan surat ke seluruh Parpol peserta Pemilu untuk menertibkan alat peraga secara mandiri. Harapannya, ada kesadaran diri dari parpol masing-masing.

“Rencananya haris senin besok, (14/11/23, red) kami akan menyurati lebih dulu partai politik sbegai peserta Pemilu untuk melakukan penertiban secara mandiri. Jika seruan kami nanti tidak diindahkan, maka kami akan langsung menertibkan tentunya bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa,” terang Kasat.

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sumbawa, Jusriadi SH mengungkapkan, Caleg belum dibolehkan untuk melakukan kampanye meski telah ditetapkan dalam DCT. Sebelum penetapan DCT Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengirimkan surat himbauan ke partai politik peserta pemilu agar tidak melakukan aktivitas kampanye selama 25 hari sejak ditetapkannya Daftar Caleg Tetap (DCT). Imbauan tersebut tertuang melalui surat nomor : 037/K.NB-07/HK.01.00/10/2023 dan Masa kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 dan 15 hari setelah penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Hal ini berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang pada pasal 275 ayat 1 huruf (a) pertemuan terbatas, (b) pertemuan tatap muka, (c) penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, (d) pemasangan alat peraga ditempat umum, (e) media sosial, (h) debat pasangan calontentang meteri kampanye pasangan calon dan (i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 275 ayat 2 kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 275 ayat 1 huruf (f) iklan media massa cetak, media masa elektronik, dan internet, (g) rapat umum dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari  dan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Saat ini merupakan tahap sosialisasi bagi peserta Pemilu. Yang disebut sebagai peserta Pemilu adalah partai politik. Partai politik peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dengan cara pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya. Selain itu, parpol juga bisa melakukan pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU sesuai tingkatannya dan Bawaslu sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. “Kegiatan-kegiatan sebelum kampanye, terkait sosialisasi yang menjadi syarat utama adalah tidak adanya unsur ajakan dan/kampanye. PKPU 20 Tahun 2023,” jelasnya.

Namun fakta lapangan justru berbeda. Menurutnya ada sekitar 5000 alat peraga sosialisasi yang dipasang oleh caleg yang memuat citra diri dan yang seharusnya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang 7 tahun 2017 sudah terpasang di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Bawaslu pada bulan September 2023 lalu.

‘’Kalau dirupiahkan, anggap saja per alat peraga harganya 250 ribu. Maka duit yang terbuang secara cuma-cuma itu mencapai Rp 1,25 miliar,” pungkasnya. (GM)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Jajaran Pengurus partai koalisi pendukung paket Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di tingkat daerah menggelar pertemuan. Pertemuan yang diinisiasi oleh ketua DPD Partai Nasdem Sumbawa, H. Asaat Abdullah itu berlangsung penuh keakraban.

Ketua DPC PKB Sumbawa, H. Ilham Mustami yang datang bersama sejumlah pengurus inti PKB Sumbawa dan seluruh anggota Fraksi di DPRD Sumbawa terlihat begitu bersemangat. Begitu juga dengan ketua DPD PKS Sumbawa M. Takdir yang juga didamping para pengurus inti DPD dan para anggota Fraksinya. Mereka terlihat sangat antusias membahas berbagai rencana pergerakan perubahan ke depan untuk memenangkan pasangan AMIN di Kabupaten Sumbawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pertemuan digelar di salah satu rumah makan di Sumbawa, Sinin (18/9) siang.

H. Asaat yang didampingi Sekjen DPD dan para pengurus DPD lainnya serta seluruh anggota Fraksinya membuka pertemuan. Katanya, konsolidasi awal yang dilakukan ini adalah langkah pertama yang dilakukan para pejuang perubahan di wilayah Kabupaten Sumbawa untuk memenangkan pasangan Anies-Cak Imin. Selanjutnya, Nasdem memastikan akan selalu berada di garda terdepan bersama para partai koalisi dan relawan untuk untuk mengantarkan Anies-Cak Imin menjadi presiden dan wakil Presiden RI ke depannya.

Dia berharap kepada para partai koalisi terus berkomunikasi dan berkonsolidasi dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Sehingga target kemenangan bisa diraih. Dia bahkan berharap kekompakan ini akan terus terbangun . Baik di Pileg, Pilbup hingga Pilgub. Minimal di Pileg nanti, semua partai koalisi bisa menempatkan kader terbaiknya diunsur pimpinan dewan.

“Mari kita mendaki bersama untuk mencapai puncak. Semoga komunikasi dan kekompakan ini terus terjaga dan semakin solid. Dan saya harap kita terus bertemu dan berkonsolidasi sampai menunggu instruksi selanjutnya dari koalisi pusat,” katanya.

 

Ketua DPC PKB, H. Ilham Mustami menyambut baik pertemuan perdana yang digagas Nasdem ini. Dia memastikan akan ada pertemuan lanjutan dengan semua unsur lainnya. Termasuk dalam menyambut baik komitmen Nasdem untuk menjaga kekompakan dalam pelaksanaan Pileg. Bahkan hingga Pilkada.

Terkait komitmen menangkan pasangan Amin, H. Ilham bahkan mengaku telah mendapat instruksi khusus dari Pusat agar PKB di semua tingkatan untuk langsung bekerja lebih keras melakukan sosialsi. Terlebih, PKB termasuk partai yang sedikit terlambat bergabung dalam koalisi. Sehingga wajib bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan dari gerakan yang telah lebih dulu dilakukan partai koalisi lainnya.

Langkah kongkrit awal yang akan dilakukan misalnya, memanfaatkan moment peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, PKB akan menggelar doa bersama serentak di seluruh kecamatan.

“Kami berkomitmen dan insya Allah kita akan menang,” katanya penuh optimis.

Hal senada disampaikan ketua DPD PKS Sumbawa, M. Takdir. Dia memastikan PKS khususnya di Kabupaten Sumbawa akan bekerja maksimal menangkan pasangan Anies-Cak Imin. Hal itu selaras dengan instruksi dari pusat yang meminta seluruh kader bekerja maksimal dan memang komitmen.

“Kami yakin, ketika kita bersama sama, kita akan menang. Mari terus bersama satukan langkah. Mari terus berkomunikasi dan berkoordinasi,” tegasnya. (GM)