Sumbawa Besar, Gema-news.com – Kepala BWS Nusa Tenggara I melalui Kasi Operasi dan Pemeliharaan, Ni Putu Arianti, ST.,MT., menyebutkan bahwa ketersediaan air sepanjang waktu tidak menentu dan tidak merata sehingga diperlukan pengaturan dan pengalokasian air dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, iklim dan lingkungan. Maka untuk itu Pemerintahan Kabupaten Sumbawa mengharapkan kerjasama saya baik dari semua pihak.
Penentuan alokasi air melibatkan banyak pihak, lintas sektor dan kepentingan sehingga Kementerian PUPR membentuk suatu wadah koordinasi untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di Wilayah Sungai.
“Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 wilayah sungai (WS) strategis nasional yang memiliki 2 kelembagaan TKPSDA yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa,” ungkap Putu Arianti pada Pembukaan Sidang Pleno Rancangan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Sumbawa Tahun 2022/2023, di Aula Hotel Grand Samota Sumbawa, Senin (10/10).
Selain itu, lanjut Putu Arianto, agenda Sidang Pleno ini juga membahas Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3). BWS Nusa Tenggara I sebagai wakil pemerintah di Provinsi NTB sangat mendukung pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai Sumbawa, sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Terutama pasal 54, yang berbunyi di antaranya untuk mendukung pengelolaan SDA pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi SDA sesuai kewenangannya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran serta ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan. Kemudian informasi SDA meliputi infomasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan pada SDA dan sekitarnya serta kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan SDA.
Sementara Bupati Sumbawa diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST.,MT., menyampaikan pemanfaatan sumber daya air sebagai keperluan cenderung semakin meningkat secara kualitas maupun kuantitas dari tahun ke tahun. Meningkatnya kebutuhan air untuk pertanian mengakibatkan meningkatnya distribusi air di daerah aliran sungai antara hulu dan hilir yang dikhawatirkan terjadinya kelangkaan air.
“Begitu kompleksnya masalah sumber daya air ini, maka saya secara dan sekaligus mewakili Pemda Sumbawa sangat mengharapkan agar melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air dengan menyeimbangkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang terdiri dari konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak SDA, termasuk memperbaiki pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi (SIH3), karena pengelolaan SIH3 yang terpadu akan berdampak pada pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya air, dan ketersediaan data serta informasi SDA yang akurat merupakan dasar dalam pengelolaan SDA,” jelasnya.
Bupati juga berharap kerjasama yang baik dari semua pihak yang tergabung dalam TKPSDA WS Sumbawa sangat diperlukan, termasuk kolaborasi semua unsur baik pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media melalui rencana-rencana kegiatan dan program yang terintegrasi dan berkelanjutan. (GM)
