SUMBAWA, gema-news.com – Dinas Sosial (Disos) kabupaten Sumbawa, mengaku masih mengalami masalah dalam penetapan calon lokasi pembangunan sekolah rakyat definitif yang berada di depan Pertamina Badas seluas 6,4 hektare karena terkendala status tanah.
“Hasil rapat terakhir terkait penyiapan lahan, ternyata lahan yang kita usulkan kemarin masih berstatus Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPL2B) sehingga harus diubah terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas Sosial (Disos) Sumbawa melalui Kabid Rehabilitasi dan Layanan Sosial, Herlan, Kamis (13/11/2025).
Saat ini peralihan status atas lahan itu terus berproses di Bappeda. Bahkan semua syarat untuk peralihan status lahan tersebut sudah lengkap, tinggal menunggu persetujuan lebih lanjut.
“Setelah status lahannya sudah siap dan tidak ada masalah, baru akan kita serahkan ke pemerintah pusat untuk proses lebih lanjut dengan harapan bisa mulai dibangun di awal tahun mendatang,” ungkapnya.
Program sekolah rakyat lanjutnya, dirancang pemerintah untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Fokus utama memberikan layanan pendidikan terjangkau dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka tidak lagi terhambat dalam mengejar cita-cita.
“Sekolah rakyat merupakan jembatan bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif,” ujarnya.
Ia pun meyakinkan, sekolah rakyat ini merupakan investasi jangka panjang agar anak-anak Sumbawa mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata. Tentu yang paling penting yakni tidak membebani kondisi ekonomi keluarga yang rata-rata berada di desil 1 dan 2 Kemiskinan ekstrem.
“Kami berharap dengan adanya sekolah rakyat dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi Sumbawa yang unggul di masa yang akan datang,” imbuhnya. (GM)
