Kategori: Pemerintahan

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, mencatat sebanyak 1.558 orang pelamar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2022.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen yang diunggah pada akun SSCASN masing-masing pelamar, sebanyak 1.510 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

“Ada 48 orang pelamar tidak lulus seleksi administrasi. Alasannya berangam, diantaranya transkrip nilai tidak lengkap, ijazah dan transkrip nilai yang diunggah adalah fotocopy,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Serahlihuddin, saat ditemui, Jum’at (18/11).

Dijelaskan, pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi selama 3 hari mulai tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022.

“Adapun ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar melakukan sanggahan secara online dengan cara login melalui akun masing-masing pada laman https://sscn.bkn.go.id dan tidak diperbolehkan memperbarui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah,” jelasnya.

Selanjutnya, tim verifikasi dan validasi pengadaan calon PPPK akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap dokumen yang diunggah oleh pelamar. Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 26 November 2022 melalui laman https://bkpp.sumbawakab.go.id.

Sementara pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi lanjutnya, akan dilakukan penilaian kesesuaian oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior untuk pelamar P2 dan P3.

“Ketentuan lain tentang penilaian kesesuaian akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sumbawa, membangun ruang pelayanan perpustakaan yang baru. Ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan lagi minat baca masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sumbawa, H. Syahril, S.Pd, saat ditemui, Jum’at (18/11) mengatakan, perubahan pelayanan harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karena itu, pihaknya membangun ruang pelayanan perpustakaan yang baru. Ruangan ini bukan hanya menjadi ruang baca konvensional saja, melainkan juga menjadi ruang baca digital.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna meningkatkan minat literasi masyarakat. Sebab, minat baca masyarakat Kabupaten Sumbawa tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Karena itu, perlu ada inovasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Untuk mencapai hal itu, tidak hanya bisa dilakukan dengan sosialisasi saja. Namun juga harus mengembangkan model bahan bacaan yang terbarukan, sesuai dengan jamannya. Dengan adanya ruang pelayanan perpustakaan yang baru ini, diharapkan Kabupaten Sumbawa akan memiliki ruang baca digital.

Menurut Haji Sahril, sebenarnya banyak kiat yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Namun, pihaknya masih terkendala sumber daya yang sangat terbatas. Karena itu, sumber daya yang ada, akan dimaksimalkan semaksimal mungkin.

Haji Syahril mengungkapkan, saat ini progres pembangunan gedung pelayanannya sudah mencapai 70 persen. Kontraknya akan berakhir pada 4 Desember 2022 mendatang. Pihaknya optimis pembangunannya tuntas tepat waktu. “Sejauh ini tidak ada deviasi pembangunan, karena semua bahannya adalah pabrikasi,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Obyek wisata pantai Saliper Ate dan Samongkat di Kabupaten Sumbawa akan dikelola secara profesional oleh Perusda atau kini bernama PT Sabalong Samawa.

Pengelolaan dua obyek wisata kebanggaan warga Sumbawa itu dipercayakan kepada Perusda Sabalong Samawa. Kabar tersebut disampaikan Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, DR Dedi Heri Wibowo.

“Hari ini kita rapatkan terkait transisi pengelolaan dua obyek wisata sari OPD ke pihak perusahaan milik daerah,” ungkap Dedi, Selasa (15/11).

Menurut Dedy, penyerahan pengelolaan dua obyek wisata tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa No 47/2022. Untuk mengelola dua obyek wisata tersebut, pemda juga menyuntik anggaran sebagai penyertaan modal.

“Sedang dibahas bersama dewan. Kita usulkan 200 juta sebagai penyertaan modal,” ungkapnya.

Menjawab alasan penunjukan PT Sabalong Samawa, Dedy menjelaskan pengelolaan selama ini oleh OPD belum optimal hingga disimpulkan diserahkan ke pihak swasta atau badan usaha milik daerah.

Selain itu, dengan manajemen baru Perusda berlatar akademisi optmimis akan lebih baik. ”Pimpinan Perusda sekarang ini sempat mengelola Perusda sebelum diangkat menjadi rektor. Saat itu Perusda ada kemajuan dari sisi pendapatan,” ucap Dedy. (GM*)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji K. ST.,MT menghadiri kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada Senin (14/11/22) di aula lantai II Hotel Grand Samota.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan pemerintah daerah sangat menyambut dengan baik dengan adanya kegiatan ini sebagai langkah informatif bagi para pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan yang dinilai berdasarkan risiko dalam segala kegiatan usaha.

Usaha berbasis risiko adalah merupakan suatu kegiatan yang mempunyai resiko tersendiri,kegiatan ini kegiatan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bagi pelaku usaha serta bimbingan teknis tata cara pengurusan perizinan usaha melalui USS dan cara penyampaian LKPM secara online

Dijelaskanmya, sejalan dengan hal itu pelaku usaha wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), yang menjadi identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha. Karena NIP ini juga berlaku sebagai angka pengenal impor akses ke pelayanan pendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta sebagai wajib Lapor ketenagakerjaan untuk perlindungan pertama pelaku usaha keberadaan NIP adalah sebuah hal yang mendasar yang menjadi legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, mulai dari usaha yang beresiko rendah hingga usaha yang beresiko tinggi.

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumbawa yang diikuti oleh pelaku usaha se-kabupaten Sumbawa di mana kegiatan ini akan berlangsung sejak hari ini senin 14 hingga 16 November 2022. (GM*)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Ratusan nelayan yang ada di Kabupaten Sumbawa mengikuti Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam hari kedepan, di aula Hotel Parahiayan pada Senin (14/11), dan atas kerjasama SMKN 1 Alas dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan dimaksud, Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, mengaku sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan ini. Apalagi, sebanyak 200 nelayan se-Kabupaten Sumbawa, mendapat pelatihan yang baik tentang menangkap dan mengelola hasil laut.

Diungkapkan, Kabupaten Sumbawa memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya kelautan dan perikanan yang cukup besar dan beragam, dengan panjang garis pantai sekitar 982 km, dan luas perairan pantai termasuk zee sebesar 74.000 km2 yang terhampar baik di bagian utara maupun selatan pulau Sumbawa.

Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Sumbawa memiliki potensi perikanan yang sangat potensial untuk dikelola, baik melalui usaha penangkapan maupun budidaya. Hanya saja, permasalahannya adalah tingkat pemanfaatan potensi tersebut hingga saat ini belum optimal, disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta masih kurangnya kemampuan atau keterampilan nelayan.

Terkait sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, Wabup menilai masih belum cukup memadai. Untuk kegiatan penangkapan masih didominasi dengan armada kecil, sehingga berdampak kepada tingkat eksploitasi yang tidak seimbang antara perairan pantai dengan lepas pantai. Kondisi tersebut jika tidak ditangani secara bijak dikhawatirkan akan menimbulkan kelebihan tangkap (Over Fishing) untuk perairan pantai, sementara perairan lepas pantai yang memiliki potensi besar perlu diupayakan secara bertahap melalui pembenahan prasarana (pelabuhan perikanan) dan modifikasi sarana penangkapan dengan ukuran besar (kapal perikanan/alat tangkap).

Pihaknya berharap, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses serta dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keterampilan nelayan di Sumbawa, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Sumbawa. “Saya menghimbau kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam menjalankan usaha sebagai nelayan,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Tim Pengajar dari Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Labuan Badas, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan NTB, Sumbawa. (GM*)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – pemda Sumbawa meluncurkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan, guna menekan inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa.

Kabag Ekonomi Setda Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, saat ditemui, Selasa (15/11)  mengatakan, pemda sudah melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengalokasian dana 2 persen dari dana transfer umum. Hal ini dilakukan untuk penanganan dampak inflasi daerah. Jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 4,5 miliar. Ada sekitar tiga ribu lima ratus sasaran penerima bantuan. Bantuan sosial itu akan disalurkan sebanyak dua kali. Bantuan ini disalurkan untuk buruh tani, tukang ojek, pedagang, serta pekerja sosial yang terdampak.

Selain itu, juga dilakukan penciptaan lapangan kerja. Salah satu kegiatannya berkoordinasi dengan Disnakertrans melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Seperti pelatihan menjahit, pelatihan kuliner dan perbengkelan.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan juga dilakukan kerjasama untuk menekan inflasi daerah. Yakni pengembangan lumbung pangan desa dan pengembangan ketahanan lestari. Contohnya, penanganan dampak inflasi karena meningkatnya nilai bahan pokok.

Selain itu ada subsidi transportasi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Kemudian melalui Dinas Sosial, yakni pemenuhan bahan pangan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, ada bantuan rehabilitasi rumah melalui Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa. Contohnya, bantuan yang diberikan bagi masyarakat yang menjadi korban kebakaran.

Selain itu, pihaknya bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Guna keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Dimana Bulog menyediakan komoditi berupa beras, gula dan minyak goreng.

Menurut Dedi, dampak inflasi ini tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi masyarakat. Terkecuali pada komoditi tertentu, seperti kelangkaan elpiji beberapa waktu lalu yang menyebabkan terjadinya inflasi. Namun, pada Juni 2022 lalu, Bupati Sumbawa melakukan audiensi dengan Dirjen Migas. Hasilnya, Kabupaten Sumbawa mendapatkan tambahan kuota dari sembilan ribu matrix ton menjadi 11 ribu matrix ton. Begitu juga BBM, hal ini berpengaruh pada penerbitan rekomendasi pembelian BBM. Sehingga, terjadi pengetatan agar BBM bisa disalurkan tepat sasaran.

Kedepannya, langkah seperti ini akan tetap dilakukan untuk menekan inflasi di Kabupaten Sumbawa. Sehingga aspek yang berpengaruh pada inflasi bisa terkontrol. Juga melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait guna menekan terjadinya inflasi. (GM*)

Sumbawa Besar, Gema-news.com – Kabupaten Sumbawa, mendapatkan program optimalisasi dan pengembangan lahan kering pada tahun 2023 mendatang, dari Kementerian Pertanian. Rencananya, program ini akan dilaksanakan di 800 hektar lahan di Kabupaten Sumbawa.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Sukiman, Selasa (15/11) mengatakan, saat ini, Sumbawa memiliki luas lahan kering yang belum sepenuhnya digarap secara maksimal. Akhirnya, Kabupaten Sumbawa mendapatkan program bagi optimalisasi lahan kering seluas 500 hektar dan program pengembangan lahan kering seluas 300 hektar.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program optimalisasi lahan kering seluas 500 hektar itu pengelolaannya dilakukan oleh kelompok tani yang memiliki luas lahan maksimal masing-masing 25 hektar. Program ini dilaksanakan di Kecamatan Orong Telu, Lenangguar, Lopok dan sejumlah Kecamatan lainnya.

Sementara untuk program pengembangan lahan kering seluas 300 hektar juga tengah dilakukan survey identifikasi disejumlah kecamatan potensial. Dalam program tahun ini, ada enam kelompok tani penerima yakni di Kecamatan Moyo Hilir dan Lopok. Untuk itu, pemerintah pusat telah melaksanakan program pembangunan fisik untuk membuat dan membangun rumah pompa mesin dengan kapasitas 30 PK. Dengan potensi pasokan air yang ada dimasukkan kedalam bak penampungan. Sehingga kebutuhkan air bagi pengolahan lahan pertanian dapat tersedia sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Sukiman, program pengembangan lahan kering ini diperuntukkan bagi lahan berbentuk tegalan yang tidak pernah dikelola dan ditanam secara maksimal oleh masyarakat. Tetapi memiliki sumber mata air yang bisa dijangkau.

Sehingga sesuai dengan juklak dan juknis bagi kelompok tani yang mendapatkan program pengembangan lahan kering ini, nantinya akan mendapatkan bantuan penanaman jagung dan bantuan lainnya. Dengan nilai sebesar 7,5 juta rupiah per-orang, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembelian bibit maupun untuk biaya pengolahan dan pembersihan lahan.

Karena itu, kedua program ini tentunya diharapkan akan mendapatkan bantuan bagi pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya. Sehingga pemanfaatan lahan kering benar-benar dapat dikelola dengan baik, untuk kesejahteraan petani itu sendiri. (GM*)