Sumbawa Besar, Gema-news.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa terus berikhtiar melakukan upaya penangnanan dan pencegahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara unprosedural.
Hal ini selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh Kabupatan/Kota untuk menjadi Zero Unprosedural pemberangkatan PMI.
“untuk itu kita berikhitiar terus menerus dalam langka memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan komitmen ini sudah diawalii dengan penandatangan MoU bersama BP2MI untuk kita pastikan bahwa semua pihak terlibah melakukan pencegahan pemgiriman PMI yang illegal,” kata Kepala Disnakertrans Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos. M.AP kepada wartawan, Rabu (30/11/2022) di Sumbawa.
Oleh sebab itu ungkapnya, pihaknya segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan PMI sebagai bentuk langkah nyata keseriusan Pemda Sumbawa dalam melakukan pencegahan dan penanganan pemberangkatan unprosedural. Satgas Perlindungan PMI ini lanjutnya, akan melibatkan Kepolisian, Imigrasi, Kesehatan, Dinas Soasil, serta semua stakeholder terkait.
“semua titiknya hulunya di desa untuk kita semua pihak untuk terlibat langsung melakukan sosilasisai. Intinya adalah kita harus bergerak bersama, bersinergi semua pihak untuk kita pastikan zero unprosedural itu,” tegasnya.
Selain pembentukan Satgas lanjutnya, pihaknya juga merilis informasi terkiat perusahan P3MI. perusahan mana yang izinnya masih aktif dan mana yang izinnya sudah tidak aktif.
Kemudian tambahnya, saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terhadap Ranperda tersebut, telah dilaksanakan diskusi public menghadirkan semua pihak terkait.
“itu iktiar kita ke depan, dan kita harapkan para purna migran untuk bisa bersama-sama untuk bisa kita melakukan pencegahan pemberangkatan unprosedural,” pungkasnya. (GM*)
