Sumbawa Besar, Gema-news.com – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, dibuat geram dengan kelakukan PT. Citec/SJR. Hal itu, lantaran perusahaan tersebut disinyalir Susupkan Puluhan Tenaga kerja dari luar kabupaten Sumbawa.
” informasi yang kami terima, bahwa perusahaan itu mendatangkan tenaga kerja dari luar, maka itu pelecehan dan penghianatan bagi rakyat Sumbawa. Itu tidak bisa dibiarkan,” Tegasnya
Terkait dengan dugaan-dugaan tersebut Sambung Rapiq, dirinya mengingatkan kepada PT. Citec/SJR soal kesepakatan yang pernah dibuat saat dirinya masih menjabat sebagai ketua komisi II. Untuk semua perusahaan tambang komposisi tenaga kerja 70-30. 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja luar kabupaten Sumbawa.
” Kami masih ingat kesepakatan yang dibuat bersama perusahaan tambang, ada sebuah rekomendasi yang tertuang didalamnya terkait komposisi tenaga kerja dan itu masih berlaku hingga saat ini. Kami harap perusahaan tambang mematuhi hal itu,” Ujarnya.
Dengan mendatangkan tenaga kerja non skil dari luar Sumbawa, yang notabene pekerjaannya dapat dikerjakan oleh masyarakat lokal, maka hal itu tidak boleh dibiarkan. Hal itu sama saja dengan menghilangkan keberadaan tenaga kerja lokal yang ada. Lain halnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan skill yang cukup tinggi, maka hal tersebut dapat dimaklumi.
” Kami mendorong dan mengapresiasi langkah Disnakertrans untuk menelisik keberadaan puluhan tenaga kerja tersebut. Apakah kedatangan mereka sudah sesuai dengan regulasi atau tidak. Jika tidak sesuai maka silahkan angkat dari Sumbawa begitu pula dengan perusahaannya,” tukasnya
Jangan sampai kedatangan puluhan tenaga kerja tersebut membuat kegaduhan ditengah-tengah masyarakat, yang ujung-ujungnya pemerintah yang dibuat kewalahan.
” Puluhan tenaga kerja yang di datangkan dari luar Kabupaten Sumbawa, jangan sampai membuat kondusifitas daerah terganggu karena hal tersebut. Dalam waktu dekat kami akan memanggil semua pihak terkait, termasuk PT. Citec/SJR,” Pungkasnya
Sementara itu, Sekertaris Desa Lawin Samsul Hidayat menambahkan komposisi tengah kerja yang direkrut oleh PT. SJR sangat tidak sesuai. Bahkan pihak perusahaan hanya memberikan beban kepada pemerintah desa khususnya Desa Lawin.
Dengan adanya informasi tersebut, tentunya membuat wilayah tidak kondusif. Justru cendrung membuat kegaduhan ditengah-tengah masyarakat.
” Kami berharap pihak perusahaan lebih transparan soal perekrutan tenaga kerja. Jangan hanya memberikan beban kepada pemerintah. Segera laksanakan sosialisasi biar masyarakat tahu bahwa perusahaan sedang melakukan perekrutan,” Tandasnya (GM)
