Kategori: Pemerintahan

Sumbawa besar, Gema-news.com – Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., menutup secara resmi pelatihan kejuruan Menjahit, Tata Boga dan Perbengkelan di UPTD LLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Jumat (25/11/2022) pagi.

Kegiatan dihadiri, Kepala dan para Kabid Dinaskertrans Sumbawa, Kepala OPD, Kabag Pembangunan, Instruktur dan para peserta pelatihan.

Wabup dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap LLK Sumbawa atas pelaksanaan pelatihan kejuruan yang dilaksanakan ini. Ia menegaskan, pada tahun 2023 mendatang, palatihan di LLK Sumbawa dapat dikembangkan lagi terhadap bidang-bidang lain seperti Listrik dan Pertambangan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini luar biasa LLK, karena ke depan pata alumni ini sudah dipersiapkan menghadapi dunia kerja. Mudahan tahun 2023 kita kembangkan lagi di bidang listrik, alat berat kerana ini kebutuhan ke depannya,” kata wabup.

Kepada alumni, wabup berpesan agar apa yang telah didapat selama satu bulan pelatihan segera diterapkan. Ia menekankan, agar para alumni bisa berinovasi dan menciptakan peluang usaha secara mandiri.

“Kita harus punya inovasi, seperti menjahit jangan sampe hanya menggunakan design tradisional saja, tetapi harus bisa membuat yang lebih modern. Begitu juga perbengkeland an tata boga. Intinya, setelah pelatihan ini harus langsung terjun. Tahun 2023 mudahan kalau ekonomi kita sudah normal, nanti kita titip di Dinas Perindag untuk bantuan dana untuk bapak ibu melanjutkan dari pelatihan ini,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dalam laporannya menjelaskan, pelatihan kejuruan ini dilaksanakan sebagai sebuah ikhtiar dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi.

Lanjunya, pelatihan ini juga sebagai kegaitan pemenuhan 10 Progaram Unggulan Mo-Novi salah satunya menyiapkan 10.000 tenaga kerja serta menyiapkan sertifikasi tukang batu, las dan lain.

“sebagainya itu ini menjadi catatan penting buat kami Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan sesuai dengan track yang ditetapkan dalam RPJP. kita jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama dalam peningkatan penyediaan 10.000 tenaga kerja dengan dua pendekatan yakni pendekatan formal dan non formal,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, untuk non formal dilakuan melalui dengan pembukaan usaha-usaha di wilayah UMKM. Kemudian, sektor formal ini yang kita lakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi. “sektor formal ini kita juga melakukan dua metode, yang pertama adalah melakukan pelatihan yang kita lakukan sekarang ini sudah dilakukan berturut-turut dalam 2 tahun terakhir ini. Kedua adalah pemagangan 688 sehingga ke depan sampai berakhirnya akan lebiha banyak lagi,” paparnya.

Menurutnya, Sumbawa memiliki empat potensi besar. Yakni, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor Kelautan dan sektor pertambangan. Untuk sektor pertambangan, sudah lakukan pemagangan 50 orang. Kemudian, peningkatan kapasitas walder 6G yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kerja di salah satu perusahan di KSB.

Diharapkan, melalui pelatihan yang diadakan di UPTD LLK ini dapar membangun memajukan daerah menuju Sumbawa Gemilang yang berhadapan.

Sementara itu, Ptl. Kepala UPT LLK Sumbawa Yakub, S.E menambahkan, tiga pelatihan yang ditutup oleh wabup ini yakni jurusan tata boga, menjahit dan perbengkelan. Kegiatan bersumber dari anggaran DPA APBD Sumbawa Tahun Anggaran 2022. Pelatihan diikuti masing-masing 16 peserta di setiap jurusannya.

Untuk dikatahui ungkapnya, setelah penutupan pelatihan ini, wakil bupati secara langsung menyerahkan bantuan peralatan bagi para peserta. Bantuan diserahkan kepada 5 kelompok dengan 4 orang anggota di semua jurusan.

“Alhamdulillah hari ini langsung ditutup oleh ibu wabup, dan beliu langsung menyerahkan sartifikan pelatihan serta menyahkan bantuan peralatan untuk menunjang kegiatan alumni setelah lulus dari LLK,” pungkasnya. (KS/aly)

Tutup Pelatihan di LLK Sumbawa, Wabup Minta Perserta Berinovasi

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Wakil Bupati Sumbawa Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., menutup secara resmi pelatihan kejuruan Menjahit, Tata Boga dan Perbengkelan di UPTD LLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Jumat (25/11/2022) pagi.

Kegiatan dihadiri, Kepala dan para Kabid Dinaskertrans Sumbawa, Kepala OPD, Kabag Pembangunan, Instruktur dan para peserta pelatihan.

Wabup dalam arahannya menyampaikan apresiasi terhadap LLK Sumbawa atas pelaksanaan pelatihan kejuruan yang dilaksanakan ini. Ia menegaskan, pada tahun 2023 mendatang, palatihan di LLK Sumbawa dapat dikembangkan lagi terhadap bidang-bidang lain seperti Listrik dan Pertambangan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa ini luar biasa LLK, karena ke depan pata alumni ini sudah dipersiapkan menghadapi dunia kerja. Mudahan tahun 2023 kita kembangkan lagi di bidang listrik, alat berat kerana ini kebutuhan ke depannya,” kata wabup.

Kepada alumni, wabup berpesan agar apa yang telah didapat selama satu bulan pelatihan segera diterapkan. Ia menekankan, agar para alumni bisa berinovasi dan menciptakan peluang usaha secara mandiri.

“Kita harus punya inovasi, seperti menjahit jangan sampe hanya menggunakan design tradisional saja, tetapi harus bisa membuat yang lebih modern. Begitu juga perbengkeland an tata boga. Intinya, setelah pelatihan ini harus langsung terjun. Tahun 2023 mudahan kalau ekonomi kita sudah normal, nanti kita titip di Dinas Perindag untuk bantuan dana untuk bapak ibu melanjutkan dari pelatihan ini,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dalam laporannya menjelaskan, pelatihan kejuruan ini dilaksanakan sebagai sebuah ikhtiar dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi.

Lanjunya, pelatihan ini juga sebagai kegaitan pemenuhan 10 Progaram Unggulan Mo-Novi salah satunya menyiapkan 10.000 tenaga kerja serta menyiapkan sertifikasi tukang batu, las dan lain.

“sebagainya itu ini menjadi catatan penting buat kami Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan sesuai dengan track yang ditetapkan dalam RPJP. kita jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama dalam peningkatan penyediaan 10.000 tenaga kerja dengan dua pendekatan yakni pendekatan formal dan non formal,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, untuk non formal dilakuan melalui dengan pembukaan usaha-usaha di wilayah UMKM. Kemudian, sektor formal ini yang kita lakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi. “sektor formal ini kita juga melakukan dua metode, yang pertama adalah melakukan pelatihan yang kita lakukan sekarang ini sudah dilakukan berturut-turut dalam 2 tahun terakhir ini. Kedua adalah pemagangan 688 sehingga ke depan sampai berakhirnya akan lebiha banyak lagi,” paparnya.

Menurutnya, Sumbawa memiliki empat potensi besar. Yakni, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor Kelautan dan sektor pertambangan. Untuk sektor pertambangan, sudah lakukan pemagangan 50 orang. Kemudian, peningkatan kapasitas walder 6G yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kerja di salah satu perusahan di KSB.

Diharapkan, melalui pelatihan yang diadakan di UPTD LLK ini dapar membangun memajukan daerah menuju Sumbawa Gemilang yang berhadapan.

Sementara itu, Ptl. Kepala UPT LLK Sumbawa Yakub, S.E menambahkan, tiga pelatihan yang ditutup oleh wabup ini yakni jurusan tata boga, menjahit dan perbengkelan. Kegiatan bersumber dari anggaran DPA APBD Sumbawa Tahun Anggaran 2022. Pelatihan diikuti masing-masing 16 peserta di setiap jurusannya.

Untuk dikatahui ungkapnya, setelah penutupan pelatihan ini, wakil bupati secara langsung menyerahkan bantuan peralatan bagi para peserta. Bantuan diserahkan kepada 5 kelompok dengan 4 orang anggota di semua jurusan.

“Alhamdulillah hari ini langsung ditutup oleh ibu wabup, dan beliu langsung menyerahkan sartifikan pelatihan serta menyahkan bantuan peralatan untuk menunjang kegiatan alumni setelah lulus dari LLK,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa besar, Gema-news.com – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak masih menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah Sumbawa melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan).

Sebagai bentuk keseriusannya, dinas telah membentuk dua tim untuk melakukan pengambilan sampel darah ternak yang telah mendapatkan vaksin PMK.

Kepala Disnakeswan Sumbawa H. Junaidi, S.Pt., menjelaskan, pengambilan sampel darah hewan ternak yang telah mendapatkan vaksin PMK dilakukan untuk memantau sejauh mana kekuatan vaksin dalam membentuk antibodi pada ternak.

“Kemudian hari ini kami 2 tim untuk mengambil darah ternak yang sudah vaksin. Jadi per kecamatan diambil sampel, paling tidak 128 ekor di 24 kecamatan,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (25/11/2022) di Sumbawa.

Diterangkan, setalah sampel darah diambil, kemudian darah akan dipisah dari serumnya. Selanjutnya, serum akan di kirim ke Laboratorium Balai Besar Veteriner (BBVet) untuk diperiksa.

“untuk dilihat titer antibosi tehadap ternak yang sudah divaksin PMK. Kita pastikan apakah antibodinya terbentuk atau tidak, termasuk mamastikan apakah ternak itu benar-benar sudah divaksin atau belum,” terangnya.

Ia berharap mendapatkan hasil yang baik. Sehingga, dapat dilanjutkan dengan kegiatan lain seperti memantau perkembangan penyakit PMK setelah vaksinasi. Semua tindakan ini dilakukan secara bertahap hingga menuju zona putih

“Mudahan ini hasilnya bagus. Semua kita lakukan bertahap untuk kita menuju zona putih. Ini semua tidak lepas dari dukungan dan peran serta para peternak. Seperti apapun kami di lapanagan, tanpa dukungan peternak, tidak mungkin akan kami bisa melaksanakan,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa besar, Gema-news.com – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Tahun 2023 segera dibahas oleh Dewan Pengupahan setempat. Pembahasan akan dilakukan setelah adanya penetepan Upah Minum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kita tunggu dulu penetapan UMP, setelah itu baru dewan pengupahan kabupaten merumuskan dan menghasilkan UMK yang nanti akan direkomendasikan oleh bupati untuk disampaikan kepada gubernur dan selanjutnya gubernur yang akan metapkan besaran UMK seluruh kabupaten kota di NTB,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Dr. Budi Prasetio, S.Sos., M.AP., Kamis (24/11/2022) kepada wartawan.

Dijelaskan, penetapan upah minimum provinsi maupun kabupatan tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang ditanggani oleh Menaker RI pada tanggal 16 November lalu.

Dalam Permenaker tersebut terangnya, ada beberapa substansi yang menjadi pedoman di dewan pengupahan bahwa terjadi perubahan waktu yang berdasarkan PP 36 tahun 2021, diundur penetapannya paling lambat 28 November untuk porvinisi dan paling lambar 7 Desember untuk kabupaten.

“Akan tetapi dalam penetapan umk tentu saja menunggu penetapan UMP karena UMK tidak boleh rendah dari UMP. Ini yang menjadi poin penting dalam permenaker nomor 18,” ujarnya.

Lanjutnya, selama ini perumusun upah minum berdasarkan PP 36 Tahun 202 menggunakan formula sederhana yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun, dalam Permendaker 18 Tahun 2022, upah minimum berlandaskan bebetapa poin, yakni Penyesuaian Nilai UM = Inflasi + (PE x α).

“Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data statistik BPS dan datanya sudah dikirin oleh Kementerian Ketenagakerjaan tinggal kita mengambil data itu. Persoalannya sekarang kementerian hanya menentukan angka rentangnya adalah 0,10 sampai dengan 0,30. Ini di daerah melalui dewan pengupahan silahkan melakukan penilaian terhadap produktifitas dan perluasan kesempatan kerja. Oleh sebab itu dari penilaian inilah nanti, maka akan menentukan pembentuk besaran UMK kita,” paparnya.

Tidak kalah penting tambahnya, bahwa penetapan Permenaker 18 t Tahun 2022 ini, untuk menentukan upah minimum diaturannya peningkatan tidak melebihi dari 10%.

“Sehingga, ini menjadi catatan buat kita untuk kita pastikan kenaikan. Yang jelas ada kenaikan dari simulasi perhitungan tetapi di dewan pengupahan kita pastikan berapa persen,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa besar, Gema-news.com – Dalam rangkat pengembangan dan peningkatan pelayanan di Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesua (LTSA) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi bersama seluruh desk pelayanan.

“Dalam rangka pengembangan peningkatan pelayanan di LTSA P2MI secara berkala dan rutun kita melakukan rakor bersama desk yang ada yaitu Disnaker, Capil, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Tenagakerja, BP2MI dan Kesehatan atau RSUD. Hadir juga ASPATAKI dan APJATI termasuk perwakilan P3MI hadir dalam rakor evaluasi tadi,” kata Kepala Disnakertrans Sumbawa Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., Rabu (23/11/2022).

Dijelaskan, ada beberapa catatan dalam rakor tersebut. Seperti, komitmen dan konsisten untuk melakukan pelayanan secara prosedural dan bersama-sama melakukan pencegahan dalam pemberangkatan unprosedural. Oleh sebab itu, pelayanannya harus dipastikan prinsipnya yaitu cepat, mudah dan murah. Namun, harus sesuai standar dan sesuai regulasi yang ada.

“Ini kita sampaiman secara serius untuk sama-sama memperbaiki pola penempatan PMI kita yang memang rata-rata setiap tahun itu 1000 lebih pengiriman ke Luar Negeri,” ujarnya.

Selanjutnya, juga menjadi catatan penting adalah pembuatan SKCK untuk pemberangkatan luar negeri. Saat ini, pembuatannya tidak lagi dlakukan di polres melaluikan di Polda. Sehingga, pihaknya mengusulkan agar bagaimana memudahkan pelayanan melalui SKCK online.

Selanjutnya, terkait dengan BAP yang ada di Imigrasi untuk memfasilitasi pemberangkatan PMI menjadi lebih baik. Kemudian, medical cek up dilakukan rumah sakit menjadi penting karena penempatan sarana pra sarana penunjukan rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan PMI itu harus diimbangi dengan pelayanan memadai.

Tidak kalah penting sambungnya, BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bagaimana PMI mendapatkan jaminan di hari tua. Jika, mereka sudah tidak bekerja lagi sebagai PMI atau ingin mengembangkan usaha, maka mereka punya semacam tabungan di BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan hari tua yang bisa diambil sewaktu waktu.

” Mudah ikhtiar ini menjadi langkah strategis dalam ranga persiapan tahun 2023 untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada PMI,” pungkasnya. (GM*)

Sumbawa besar, Gema-news.com – Wakil Bupati Sumbawa yang juga merupakan Ketua TPPPS Kabupaten Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., membuka secara resmi kegiatan Desiminasi Audit Kasus Stunting tahap II dan Rekonsiliasi Stunting tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2022, di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Selasa 22 November 2022.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyebut bahwa salah satu prioritas pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan utama yaitu meningkatkan angka harapan hidup dan penurunan persentase balita stunting, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing daerah.

Wabup mengungkapkan,  sejak tahun 2019, pemantauan status gizi balita yang dilakukan secara rutin melalui kegiatan pekan penimbangan dianalisis melalui aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM,  didapatkan prevalensi balita stunting mengalami penurunan menjadi 10,58% dan mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan hingga tahun 2021 mencapai angka 11,24% hasil pengukuran bulan februari tahun 2021.

Meskipun angka balita stunting di Kabupaten Sumbawa sudah mulai terjadi penurunan, Wabup menekankan agar penanganan stunting harus tetap fokus dilakukan oleh semua pihak di Kabupaten Sumbawa dalam upaya mengantisipasi kondisi gizi kronis yang mengakibatkan anak tumbuh dengan kondisi yang tidak maksimal.

Karena itu, Wabup berharap melalui pertemuan ini dapat menghasilkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan dan penurunan stunting dan menjadi dasar gerakan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa melalui integrasi program yang dilakukan antar perangkat daerah, penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat, sehingga penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa dapat terwujud.

“Ini merupakan tanggung jawab bersama, karena stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan badan anak namun juga pertumbuhan cara berpikir bahkan dewasa nanti bisa mempengaruhi potensi generasi penerus dalam berkarya dan bekerja, sehingga berdampak pada perekonomian dan kemajuan daerah di masa depan,” pungkas Wabup Novi. (GM*)

Sumbawa besar, Gema-news.com – Bupati Sumbawa memberikan jawaban terhadap fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya. Pandangan umum tersebut dimaknai secara positif, konstruktif dan menjadi masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2023. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan.

Sumbawa besar, Gema-news.com – Sebanyak 20 Desa di Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tanggal 02 November 2022 lalu. Sementara untuk hasilnya, segera disahkan oleh Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah.

“Tahapan pilkades saat ini yaitu penyampaian laporan hasil pelaksanaan pilkades okeh BPD kepada bupati dalam hal ini Dinas PMD. Kami sudah menerima laporan hasil pilkades dari BPD, selanjutnya akan memproses pengesahan SK keputusan bupati terkait pilkades yakni kepada desa terpilih,” kata Kepala DPMD Sumbawa melalui Kabid Administrasi Pemerintah Desa Anhuyas, S.STP., M.Si., kepada wartawan, Senin (21/11/2022) di ruang kerjanya.

Lanjutnya, setelah rampung semua 20 desa terkait pengesahan hasilnya, pihaknya akan menaikan talaahan staf kepada bupati untuk meminta pertimbangan pelaksanaan pelantikan.

“Kita sampaikan kepada bupati bahwa sudah selesai semuanya. Sementara untuk pelantikan, waktunya sekitar tanggal 28 November sampai 30 Desember tentatif berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh bupati. Keputusan jelasnya kita akan rapat dan meminta pertimbangan bupati kapan tangggal yang tepat untuk pelantikan,” jelasnya.

Menurutnya, secara umum pelaksanaan pilkades berjalan dengan baik, tidak ada proses yang tidak terlaksana dengan baik pula. “Semua terlaksana dengan baik. Kalau masalah proses hukum, keberatan, itu hal yang biasa dalam proses demokrasi. Artinya semua berjalan dengan baik tidak ada anarkis dan sebagaimanya,” tukasnya.

Adapun 20 desa dimaksuk yakni, Desa Serading, Desa Kakiang, Desa Olat Rawa dan Desa Batu Bangka di Kecamatan Moyo Hilir. Kemudian Desa Brang Rea, Desa Mokong dan Desa Lito di Kecamatan Moyo Hulu, Desa Kukin di Kecamatan Moyo Utara, serta Desa Ledang dan Desa Lenangguar di Kecamatan Lenangguar.

Pilkades juga dilaksanakan di Desa Pungkit Kecamatan Lopok, Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes, Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano, Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, Desa Bale Brang dan Desa Pukat Kecamatan Utan, Desa Tepal Kecamatan Batu Lanteh, Desa Lamenta Kecamatan Empang, Desa Simu Kecamatan Maronge dan Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat. (GM*)